Senin, 18 Februari 2013

KPK Ancam Jemput Paksa Anak Hilmi Aminuddin

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa komputer di ruang kerja mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, di ruang fraksi PKS DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2). Luthfi Hasan Ishaaq telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi sebesar Rp 40 miliar oleh KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengancam menjemput paksa Ridwan Hakim bila terus mangkir dari panggilan lembaganya. Anak Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin itu kembali dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging pada pekan ini.

"Bila panggilan kedua ini tak dipenuhi, dengan alasan yang dibenarkan secara hukum, panggilan ketiga disertai upaya paksa," ujar Johan Budi S.P., juru bicara KPK, di kantornya, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 18 Februari 2013.


KPK mencegah Ridwan alias Iwan ke luar negeri pada 8 Februari 2013 lalu. Namun, sehari sebelumnya, 7 Februari 2013, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat Ridwan terbang ke Turki. Walhasil, panggilan pertama Ridwan pekan lalu tidak terpenuhi. Johan mengatakan, Ridwan tidak memberi alasan mengenai ketidakhadirannya tersebut.

Nama Ridwan mencuat dari laporan majalah Tempo edisi Juni 2011. Dalam laporan mengenai skandal impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu, disebutkan nama Sengman Tjahja. Dia diduga mengimpor daging untuk kepentingan PT Indoguna Utama, perusahaan yang kini dua direkturnya ditangkap KPK.
Masuknya Sengman ke Kementerian Pertanian dibawa oleh Ridwan Hakim. Kabar ini dibenarkan oleh bekas Direktur Jenderal Peternakan Prabowo Respatio. "Iya, Sengman dibawa Ridwan Hakim," kata Prabowo. Hilmi sendiri membantah tuduhan tersebut. Demikian juga Sengman Tjahja.

Sumber Tempo di KPK sebelumnya mengatakan, Ridwan mendapat imbalan dari usahanya itu, antara lain Ridwan diduga didapuk untk sebuah posisi penting di PT Indoguna. Sayangnya, KPK tak menemukan nama Ridwan dalam struktur organisasi perusahaan itu. "Sepertinya posisi itu tidak muncul terang-terangan," ujar dia.

Johan tetap bungkam tentang peran Ridwan. Ia hanya menyatakan Ridwan diperiksa lantaran keterangannya dibutuhkan dalam kasus ini. "Bila yang bersangkutan terbukti di luar negeri, kami akan berkoordinasi dengan negara di mana dia berada," katanya. (tempo.co)

TRI SUHARMAN

Tidak ada komentar: